Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Terhadap Fenomena Flypaper Effect (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2012 – 2104)

Published: 24 July, 2017

Wahyuni, Fithrotul. 2017.Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Terhadap Fenomena Flypaper Effect (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2012 – 2104). Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr.Sripujiningsih,S.E., M.Si., Ak.

Kata Kunci : Belanja Pegawai, Investasi pemerintah, dan Pembayaran Utang, Fenomena Flypaper Effect.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang terhadap fenomena flypaper effect. Variabel independen yang digunkan adalah belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah fenomena flypaper effect.
Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 22 kabupaten/kota dari 112 kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa untuk periode 2012 – 2014. Penarikan sampel yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh dari melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpkpd.go.id) . data yang dinalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan analisis regresi logistik menggunakan perangkat SPSS ( Statistic Product and Service Solution) versi 22.00.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, belanja pegawai, investasi pemerintah, dan pembayaran utang berpengaruh positif terhadap fenomena flypaper effect.Sedangkan secara parsial belanja pegawai dan pembayaran utang berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap fenomena flypaper effect.
Untuk pemerintah pusatnya hendaknya menyampaikan APBD tentang DAU jauh sebelum tahun anggaran berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan tepat. Daerah akan lebih siap meramal jumlah pengeluaran tahun berjalan serta kebijakan pajak dan retribusi daerah apabila terdapat gap antara PAD dan DAU.

Find More

Categories

Follow Us

Related Content